
Kebakaran merupakan salah satu risiko keselamatan kerja yang dapat terjadi di berbagai lingkungan industri, perkantoran, gudang, hingga fasilitas produksi. Apabila tidak ditangani dengan cepat dan tepat, kebakaran dapat menyebabkan korban jiwa, kerusakan fasilitas perusahaan, serta terganggunya kegiatan operasional.
Untuk mengantisipasi risiko tersebut, perusahaan perlu membentuk sistem penanggulangan kebakaran yang terorganisasi. Salah satu bagian penting dalam sistem ini adalah Koordinator Unit Penanggulangan Kebakaran yang bertanggung jawab mengatur personel, mengawasi kesiapsiagaan, dan memastikan seluruh kegiatan pencegahan serta penanganan kebakaran berjalan sesuai prosedur.
Memahami Tugas Koordinator Damkar menjadi hal penting bagi perusahaan yang ingin meningkatkan penerapan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3). Posisi ini tidak hanya membutuhkan pengetahuan tentang teknik pemadaman api, tetapi juga kemampuan kepemimpinan, koordinasi, pengawasan, dan pengelolaan keadaan darurat.
Lalu, apa saja tanggung jawab Koordinator Unit Penanggulangan Kebakaran di perusahaan? Berikut penjelasan lengkapnya.
Mengenal Koordinator Unit Penanggulangan Kebakaran
Koordinator Unit Penanggulangan Kebakaran adalah personel yang memiliki tanggung jawab mengoordinasikan pelaksanaan kegiatan penanggulangan kebakaran di tempat kerja.
Dalam struktur organisasi penanggulangan kebakaran, koordinator berperan memastikan seluruh anggota unit memahami tugas masing-masing dan mampu bekerja sama ketika menghadapi kondisi darurat.
Berdasarkan Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP.186/MEN/1999 tentang Unit Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja, organisasi penanggulangan kebakaran dapat terdiri atas petugas peran kebakaran, regu penanggulangan kebakaran, koordinator unit penanggulangan kebakaran, serta Ahli K3 spesialis penanggulangan kebakaran sesuai kebutuhan dan klasifikasi tempat kerja.
Dengan demikian, koordinator memiliki fungsi penting dalam menghubungkan kebijakan perusahaan dengan pelaksanaan kegiatan penanggulangan kebakaran di lapangan.
7 Tugas Koordinator Damkar di Perusahaan
Berikut tujuh tugas utama Koordinator Unit Penanggulangan Kebakaran yang perlu diketahui.
1. Mengoordinasikan Anggota Unit Penanggulangan Kebakaran
Tugas Koordinator Damkar yang pertama adalah mengatur dan mengoordinasikan seluruh personel yang tergabung dalam unit penanggulangan kebakaran.
Koordinator harus memastikan setiap anggota memahami tanggung jawabnya, baik dalam kegiatan pencegahan maupun ketika terjadi keadaan darurat.
Pembagian tugas yang jelas akan membantu menghindari kebingungan dan tumpang tindih pekerjaan saat kebakaran terjadi.
Beberapa kegiatan yang dilakukan meliputi:
-
Membagi tanggung jawab kepada anggota regu.
-
Mengatur jadwal kesiapsiagaan personel.
-
Memastikan anggota memahami prosedur tanggap darurat.
-
Mengawasi pelaksanaan tugas setiap anggota.
-
Mengoordinasikan komunikasi antarpetugas.
-
Memastikan seluruh personel memahami jalur evakuasi.
Koordinasi yang efektif membantu perusahaan membangun tim penanggulangan kebakaran yang lebih terorganisasi dan responsif.
2. Mengawasi Program Pencegahan Kebakaran
Selain mengoordinasikan personel, koordinator juga berperan memastikan program pencegahan kebakaran berjalan secara konsisten.
Pencegahan merupakan langkah utama untuk mengurangi kemungkinan terjadinya kebakaran di lingkungan kerja. Oleh sebab itu, koordinator perlu bekerja sama dengan bagian HSE, teknisi, pengelola fasilitas, dan departemen terkait.
Contoh kegiatan pencegahan kebakaran antara lain:
-
Mengawasi penyimpanan bahan mudah terbakar.
-
Memastikan area kerja terbebas dari sumber penyalaan yang tidak terkendali.
-
Memantau kondisi instalasi listrik melalui personel berwenang.
-
Memastikan jalur evakuasi tidak terhalang.
-
Mengingatkan pekerja untuk mematuhi prosedur keselamatan.
-
Mendorong pelaksanaan inspeksi potensi bahaya kebakaran.
Melalui pengawasan tersebut, potensi kebakaran dapat diketahui lebih awal sehingga tindakan pengendalian bisa segera dilakukan.
3. Memastikan Kesiapan Sarana Proteksi Kebakaran
Kesiapan peralatan merupakan faktor penting dalam keberhasilan penanggulangan kebakaran. Koordinator harus memastikan sarana proteksi kebakaran di perusahaan tersedia, terpelihara, dan dapat digunakan sesuai fungsinya.
Beberapa fasilitas yang perlu mendapatkan perhatian meliputi:
-
APAR (Alat Pemadam Api Ringan).
-
Hydrant dan jaringan perpipaan pemadam.
-
Selang dan nozzle pemadam kebakaran.
-
Alarm kebakaran.
-
Detektor asap dan panas.
-
Sistem sprinkler otomatis.
-
Peralatan pelindung diri petugas.
Koordinator perlu memastikan pemeriksaan dilakukan secara berkala dan setiap kerusakan dilaporkan kepada bagian yang bertanggung jawab.
Apabila ditemukan peralatan yang tidak berfungsi, perusahaan harus segera melakukan perbaikan atau penggantian sesuai kebutuhan.
4. Mengidentifikasi Potensi Bahaya Kebakaran
Tugas Koordinator Damkar berikutnya adalah membantu mengidentifikasi dan mengevaluasi potensi bahaya kebakaran di lingkungan perusahaan.
Setiap tempat kerja memiliki karakteristik risiko yang berbeda. Gudang bahan kimia, ruang produksi, area pengelasan, ruang panel listrik, dan tempat penyimpanan bahan bakar membutuhkan perhatian khusus.
Koordinator perlu bekerja sama dengan tim K3 untuk mengenali sumber bahaya dan menentukan langkah pengendalian yang sesuai.
Beberapa aspek yang perlu diperiksa antara lain:
-
Keberadaan material mudah terbakar.
-
Sumber panas dan sumber penyalaan.
-
Kondisi instalasi dan peralatan listrik.
-
Potensi kebocoran gas atau bahan bakar.
-
Sistem ventilasi dan penyimpanan bahan kimia.
-
Ketersediaan jalur penyelamatan dan evakuasi.
Hasil identifikasi dapat digunakan sebagai bahan evaluasi untuk memperbaiki sistem pencegahan kebakaran perusahaan.
5. Mengoordinasikan Simulasi dan Latihan Kebakaran
Koordinator juga bertanggung jawab membantu merencanakan dan mengoordinasikan kegiatan latihan penanggulangan kebakaran.
Simulasi kebakaran bertujuan meningkatkan kesiapan personel dan pekerja dalam menghadapi keadaan darurat. Melalui latihan, setiap orang dapat memahami tindakan yang harus dilakukan ketika alarm kebakaran berbunyi.
Beberapa kegiatan latihan yang dapat diselenggarakan meliputi:
-
Praktik penggunaan APAR.
-
Simulasi pemadaman kebakaran tahap awal.
-
Latihan evakuasi pekerja.
-
Praktik pengoperasian alarm kebakaran.
-
Simulasi komunikasi keadaan darurat.
-
Latihan pengumpulan pekerja di titik kumpul.
Setelah latihan selesai, koordinator perlu melakukan evaluasi untuk mengetahui apakah prosedur sudah berjalan dengan baik.
Jika ditemukan kendala, seperti keterlambatan evakuasi atau kurangnya pemahaman pekerja, perusahaan perlu melakukan perbaikan dan memberikan pembinaan tambahan.
6. Mengoordinasikan Penanganan Keadaan Darurat
Ketika terjadi kebakaran, Koordinator Unit Penanggulangan Kebakaran memiliki peran penting dalam mengarahkan respons awal sesuai prosedur tanggap darurat perusahaan.
Koordinator harus memastikan setiap personel menjalankan tugas sesuai pembagian tanggung jawab yang telah ditetapkan.
Beberapa tanggung jawab yang perlu dilakukan meliputi:
-
Memastikan prosedur tanggap darurat segera dijalankan.
-
Mengoordinasikan petugas pemadam dan petugas evakuasi.
-
Memastikan pekerja mendapatkan informasi keadaan darurat.
-
Mengarahkan proses evakuasi menuju titik kumpul.
-
Melaporkan kejadian kepada manajemen dan pihak terkait.
-
Mengoordinasikan bantuan dengan petugas pemadam kebakaran eksternal.
Dalam menjalankan tugas tersebut, keselamatan manusia harus menjadi prioritas utama. Pemadaman hanya dilakukan apabila kondisi aman, kemampuan personel mencukupi, dan peralatan yang sesuai tersedia.
Apabila api sudah berkembang dan tidak dapat dikendalikan oleh tim internal, koordinator harus mengutamakan evakuasi serta meminta bantuan petugas pemadam kebakaran profesional.
7. Membuat Laporan dan Evaluasi Kegiatan Penanggulangan Kebakaran
Tugas Koordinator Damkar tidak berhenti setelah kegiatan pencegahan atau penanganan kebakaran selesai. Koordinator juga perlu memastikan seluruh kegiatan terdokumentasi dengan baik.
Dokumentasi menjadi bagian penting dalam pengawasan dan peningkatan sistem keselamatan perusahaan.
Beberapa laporan yang perlu disiapkan antara lain:
-
Laporan pemeriksaan sarana proteksi kebakaran.
-
Dokumentasi kegiatan simulasi kebakaran.
-
Catatan kesiapan personel penanggulangan kebakaran.
-
Laporan kejadian kebakaran.
-
Hasil evaluasi pelaksanaan tanggap darurat.
-
Rekomendasi perbaikan sistem proteksi kebakaran.
Laporan tersebut dapat menjadi bahan pertimbangan manajemen dalam menentukan program keselamatan berikutnya.
Kompetensi yang Harus Dimiliki Koordinator Damkar
Untuk menjalankan seluruh tanggung jawab tersebut, Koordinator Unit Penanggulangan Kebakaran harus memiliki kompetensi yang sesuai dengan fungsi dan tingkat tanggung jawabnya.
Hubungan Tugas Koordinator Damkar dengan Sertifikasi Damkar B
Dalam program pembinaan keselamatan kebakaran di tempat kerja, posisi Koordinator Unit Penanggulangan Kebakaran berkaitan dengan jenjang pembinaan Damkar B atau tingkat koordinator.
Pelatihan Damkar B ditujukan untuk membekali peserta dengan kemampuan koordinasi dan pengelolaan kegiatan penanggulangan kebakaran.
Materi pembinaan umumnya mencakup pengetahuan mengenai manajemen kebakaran, organisasi unit penanggulangan kebakaran, sistem proteksi kebakaran, identifikasi potensi bahaya, perencanaan tanggap darurat, serta pengawasan dan evaluasi.
Perlu dipahami bahwa Damkar B bukan sekadar pelatihan teknik pemadaman api. Fokus kompetensinya juga mencakup kemampuan mengelola personel dan memastikan sistem penanggulangan kebakaran berjalan efektif.
Perusahaan dapat mempertimbangkan pelatihan dan sertifikasi ini bagi tenaga kerja yang ditunjuk untuk menjalankan fungsi koordinator, dengan memperhatikan persyaratan peserta dan ketentuan pembinaan Kemnaker.
Dasar Hukum Tugas Koordinator Unit Penanggulangan Kebakaran
Pelaksanaan tugas Koordinator Damkar memiliki landasan regulasi yang perlu dipahami oleh perusahaan.
Beberapa peraturan yang relevan antara lain:
-
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja. Menjadi dasar kewajiban penyelenggaraan keselamatan kerja, termasuk perlindungan terhadap bahaya kebakaran.
-
Keputusan Menteri Tenaga Kerja Nomor KEP.186/MEN/1999 tentang Unit Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja. Mengatur pembentukan organisasi penanggulangan kebakaran, persyaratan personel, serta pembinaan dan latihan.
-
Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor PER.04/MEN/1980 tentang Syarat-Syarat Pemasangan dan Pemeliharaan APAR. Menjadi acuan dalam penyediaan dan pemeliharaan alat pemadam api ringan.
-
Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13/MEN/XI/2015. Membahas peningkatan pembinaan dan pengawasan K3 bidang penanggulangan kebakaran di tempat kerja, termasuk penyediaan sarana proteksi, pembentukan unit, pelatihan, dan pelaporan kejadian.
Dengan memahami regulasi tersebut, perusahaan dapat membangun sistem penanggulangan kebakaran yang lebih terarah dan sesuai ketentuan keselamatan kerja.
Mengapa Perusahaan Membutuhkan Koordinator Damkar?
Keberadaan Koordinator Unit Penanggulangan Kebakaran memberikan manfaat strategis bagi perusahaan, terutama dalam mengurangi risiko dan meningkatkan kesiapsiagaan menghadapi keadaan darurat.
Berikut beberapa manfaatnya:
1. Meningkatkan kesiapsiagaan pekerja
Koordinator memastikan pekerja memahami prosedur keselamatan, jalur evakuasi, dan tindakan yang harus dilakukan ketika terjadi kebakaran.
2. Memperkuat organisasi penanggulangan kebakaran
Pembagian tugas yang jelas membuat setiap anggota unit mengetahui tanggung jawabnya sehingga penanganan keadaan darurat lebih terorganisasi.
3. Mengurangi potensi kerugian perusahaan
Program pencegahan dan pengawasan yang konsisten membantu mengurangi risiko kebakaran yang dapat merusak aset dan mengganggu operasional.
4. Mendukung penerapan regulasi K3
Perusahaan memiliki personel yang membantu menjalankan fungsi koordinasi dan pengawasan kegiatan penanggulangan kebakaran sesuai ketentuan.
5. Meningkatkan efektivitas tanggap darurat
Koordinator memastikan komunikasi, evakuasi, dan pembagian tugas berjalan sesuai prosedur ketika terjadi keadaan darurat.
Kesimpulan
Tugas Koordinator Damkar di perusahaan memiliki cakupan yang cukup luas, mulai dari mengoordinasikan anggota unit, mengawasi program pencegahan, memastikan kesiapan sarana proteksi, mengidentifikasi potensi bahaya, mengatur simulasi kebakaran, mengoordinasikan penanganan keadaan darurat, hingga membuat laporan dan evaluasi.
Untuk menjalankan seluruh tanggung jawab tersebut, seorang koordinator perlu memiliki kompetensi dalam bidang K3 kebakaran, kepemimpinan, manajemen kebakaran, dan koordinasi tanggap darurat.
Oleh karena itu, perusahaan perlu memastikan personel yang ditunjuk sebagai Koordinator Unit Penanggulangan Kebakaran mendapatkan pembinaan dan pelatihan yang sesuai, termasuk melalui program Pelatihan dan Sertifikasi Damkar B Kemnaker.
Dengan adanya koordinator yang kompeten, perusahaan dapat meningkatkan kesiapsiagaan kebakaran sekaligus membangun lingkungan kerja yang lebih aman bagi seluruh pekerja.
Referensi :
1. JDIH Kementerian Ketenagakerjaan – Kepmenaker Nomor KEP.186/MEN/1999 tentang Unit Penanggulangan Kebakaran di Tempat Kerja. Baca regulasi resmi Kemnaker.
2. JDIH Kementerian Ketenagakerjaan – Surat Edaran Menteri Ketenagakerjaan Nomor 13/MEN/XI/2015 tentang Peningkatan Pembinaan dan Pengawasan K3 Bidang Penanggulangan Kebakaran. Baca surat edaran Kemnaker.
3. JDIH Kementerian Ketenagakerjaan – Inventarisasi peraturan bidang K3. Lihat daftar regulasi K3.
4. Kementerian Ketenagakerjaan – Dokumen Standar Kompetensi Kerja Nasional Indonesia (SKKNI) bidang terkait penanggulangan kebakaran. Lihat dokumen SKKNI.