(Update) Regulasi Pelatihan Dan Sertifikasi AK3 LISTRIK (Ahli K3 (Keselamatan Kesehatan Kerja) Listrik) Tahun 2026

1. Landasan Hukum dan Kerangka Regulasi Pelaksanaan pelatihan dan sertifikasi Ahli Keselamatan dan Kesehatan Kerja Bidang Listrik (AK3 Listrik) di Indonesia bertumpu pada sejumlah peraturan perundang-undangan yang saling melengkapi. Dasar hukum utama mencakup Undang-Undang No. 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja yang mengatur ketentuan umum keselamatan kerja di Indonesia, serta Undang-Undang No. 13 Tahun 2003 […]

(Update) Regulasi Pelatihan Dan Sertifikasi OPLB3 (Operasional Pengelolaan Limbah B3 (Bahan Berbahaya Beracun)) Tahun 2026

Landasan Hukum dan Kewajiban Perusahaan Pengelolaan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun (B3) di Indonesia saat ini berpijak pada kerangka regulasi yang terus diperbarui oleh pemerintah. Pemerintah melalui Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menegaskan kewajiban perusahaan untuk mengelola Limbah B3 secara aman, legal, dan terdokumentasi. Lebih lanjut, […]

(Update) Regulasi Pelatihan Dan Sertifikasi PPPA (Penanggungjawab Pengendalian Pencemaran Air) Tahun 2026

Dasar Hukum dan Kewajiban Perusahaan Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Air (PPPA) adalah personil yang memiliki kewenangan dan tanggung jawab internal terhadap pencegahan dan penanggulangan pencemaran air yang disebabkan dari seluruh kegiatan produksi. Landasan hukum utama yang mengatur sertifikasi ini adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan Republik Indonesia Nomor P.5/Menlhk/Setjen/Kum.1/2/2018 tentang Standar dan Sertifikasi Kompetensi […]

(Update) Regulasi Pelatihan Dan Sertifikasi PPPU (Penanggungjawab Pengendalian Pencemaran Udara) Tahun 2026

Sertifikasi Penanggung Jawab Pengendalian Pencemaran Udara (PPPU) diatur terutama oleh Peraturan Menteri LHK No. 6 Tahun 2018. Peraturan ini menetapkan standar kompetensi nasional (SKKNI) bagi PPPU dan Pengelola Instalasi Pengendalian Udara, yang menjadi dasar kurikulum pelatihan dan skema sertifikasi. Seluruh sertifikasi dilakukan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) terlisensi BNSP, dengan sertifikat berlaku 3 tahun dan dapat diperpanjang melalui resertifikasi. Perubahan besar mencakup pencabutan PP No. 41/1999 oleh PP No. 22/2021 (UU Cipta Kerja), yang merevisi kerangka pengelolaan lingkungan hidup termasuk aspek udara. Ketentuan peralihan Permen LHK 6/2018 menegaskan kewajiban sertifikasi paling lambat 3 tahun setelah diundangkan (Februari 2021) dan sanksi administratif bila tidak dipenuhi. Secara keseluruhan, regulasi baru belum merubah substansi teknis sertifikasi PPPU, tetapi memperbarui payung hukum dan mengintegrasikan penerapan SKKNI ke dalam kurikulum pelatihan. Diagram di bawah menggambarkan perkembangan regulasi terkait PPPU.

(Update) Regulasi Pelatihan Dan Sertifikasi PLB3 (Pengelolaan Limbah B3 (Bahan Berbahaya Beracun)) Tahun 2026

Peraturan terbaru menekankan kepatuhan ketat dalam Pengelolaan Limbah B3 (PLB3). Peraturan Pemerintah (PP) No.22/2021 tentang Penyelenggaraan PPLH mempertegas penanganan Limbah B3 secara umum. Lebih khusus, Permen LHK No.11 Tahun 2024 mengatur sertifikasi kompetensi tenaga kerja di bidang PLB3, mewajibkan setiap pelaku usaha PLB3 memiliki pekerja bersertifikat kompetensi PLB3. Detail seperti kurikulum pelatihan atau durasi tidak diatur secara eksplisit (din yatakan “tidak disebutkan”). Peraturan ini berlaku efektif 4 September 2024. Pelaku usaha harus menyiapkan SDM terlatih dan bersertifikat, mengikuti kerangka SKKNI dan berkoordinasi dengan LSP terakreditasi. Penegakan aturan baru ini diperkirakan melalui mekanisme pengawasan lingkungan yang sudah ada, dengan sanksi administrasi atau pidana jika terjadi pelanggaran.

(Update) Regulasi Pelatihan Dan Sertifikasi AK3 UMUM (Ahli K3 (Keselamatan Kesehatan Kerja) Umum) Tahun 2026

Sampai Mei 2026, fondasi hukum pelatihan, sertifikasi, dan penunjukan Ahli K3 Umum masih bertumpu pada rezim lama yang tetap berlaku, yaitu Permenaker PER-02/MEN/1992 tentang tata cara penunjukan, kewajiban, dan wewenang Ahli K3, serta Kepmenakertrans KEP.239/MEN/2003 tentang pedoman pelaksanaan sertifikasi kompetensi calon Ahli K3 Umum.[2][3][17][18] Artinya, tidak tampak ada satu peraturan baru khusus tahun 2026 yang mencabut atau mengganti langsung dua aturan inti tersebut. Yang berubah menjelang dan selama 2026 justru adalah lingkungan implementasinya: tarif PNBP memakai PP 41/2023, tata kelola perusahaan terkait K3 diperbarui lewat Permenaker 13/2025 tentang P2K3, dan Kemnaker menjalankan program pembinaan dan sertifikasi gratis berskala besar pada 2026.

(Update) Regulasi Pelatihan Dan Sertifikasi POPAL (Penanggungjawab Operasional Pengelolaan Air Limbah) Tahun 2026

Sampai Bulan Mei 2026, kerangka hukum inti untuk pelatihan dan sertifikasi POPAL masih bertumpu pada Permen LHK No. P.5/MENLHK/SETJEN/KUM.1/2/2018 sebagai aturan khusus sertifikasi kompetensi, dan pada Kepmenaker No. 187 Tahun 2016 sebagai dasar SKKNI bidang pengelolaan limbah industri yang memasok unit-unit kompetensi POPAL. Temuan paling penting untuk 2026 adalah bahwa saya tidak menemukan, dalam sumber resmi yang berhasil ditelusuri, peraturan pusat baru yang mencabut, mengganti, atau […]

(Update) Regulasi Pelatihan Dan Sertifikasi TKBT (Tenaga Kerja Bangunan Tinggi) Tahun 2026

Regulasi pelatihan dan sertifikasi Tenaga Kerja Bangunan Tinggi (TKBT) tahun 2026 masih berlandaskan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 9 Tahun 2016 tentang K3 Pekerjaan di Ketinggian dan Peraturan Menteri PUPR Nomor 10/2021 tentang SMKK. Sampai saat ini belum ada Permenaker baru khusus TKBT; yang terbit paling mutakhir adalah Keputusan Menaker No.5 Tahun 2026 (14 Jan 2026) […]

Rekomendasi Lembaga Sertifikasi POIPPU Terbaik Di Indonesia

Di era industri modern yang progresif, tantangan ekologis telah muncul sebagai perhatian global utama, khususnya terkait pencemaran atmosfer. Berdasarkan peraturan yang dikeluarkan oleh pemerintah Indonesia, salah satunya adalah perusahaan diwajibkan memiliki personel yang kompeten untuk bertanggung jawab dalam pengendalian pencemaran udara. Peran-peran kunci seperti POIPPU (Penanggungjawab Operasional Instalasi Pengendalian Pencemaran Udara). Sertifikasi POIPPU, oleh karena […]

Rekomendasi Lembaga Sertifikasi AK3 Listrik Terbaik Di Indonesia

Dalam ranah kerja industri modern, keselamatan mungkin tidak semata-mata dianggap sebagai persyaratan administratif, melainkan kebutuhan dasar yang memengaruhi kelangsungan kapitalisme secara keseluruhan. Kelistrikan merupakan faktor penting dalam keselamatan kerja. Instalasi listrik, jika tidak aman, dapat menimbulkan risiko seperti sengatan listrik, korsleting, bahkan kebakaran yang dapat berakibat fatal. Oleh karena itu, keberadaan tenaga ahli K3 listrik […]