Penggunaan pesawat angkat dan angkut merupakan bagian penting dalam kegiatan operasional perusahaan, khususnya di sektor manufaktur, konstruksi, pergudangan, pertambangan, logistik, dan industri lainnya. Berbagai peralatan seperti crane, forklift, hoist, lift barang, dan conveyor digunakan untuk membantu proses pemindahan maupun pengangkatan material agar pekerjaan menjadi lebih efektif dan efisien.

Namun, penggunaan peralatan tersebut juga memiliki risiko kecelakaan kerja apabila tidak memenuhi standar keselamatan dan kesehatan kerja (K3). Oleh karena itu, pemerintah Indonesia menetapkan sejumlah ketentuan yang wajib dipatuhi perusahaan terkait penggunaan, pengoperasian, pemeriksaan, dan pemeliharaan pesawat angkat angkut.

Memahami Peraturan Pesawat Angkat Angkut menjadi hal penting bagi perusahaan untuk memastikan seluruh aktivitas operasional berjalan aman, sesuai ketentuan hukum, dan melindungi tenaga kerja dari potensi kecelakaan.

1. Dasar Hukum Peraturan Pesawat Angkat Angkut di Indonesia

Salah satu regulasi utama yang menjadi pedoman keselamatan kerja peralatan angkat dan angkut adalah Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2020 tentang Keselamatan dan Kesehatan Kerja Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut.

Peraturan ini ditetapkan pada 8 Juni 2020 dan diundangkan pada 12 Juni 2020. Regulasi tersebut mengatur berbagai aspek keselamatan, mulai dari persyaratan teknis peralatan, tenaga kerja yang berkompeten, pengoperasian, pemeliharaan, hingga pemeriksaan dan pengujian.

Selain itu, terdapat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970 tentang Keselamatan Kerja yang menjadi landasan umum penerapan K3 di tempat kerja.

Perusahaan perlu memperhatikan perkembangan regulasi terbaru. Pada 2026, beberapa ketentuan dalam Permenaker Nomor 8 Tahun 2020 mengalami pencabutan sebagian melalui Permenaker Nomor 11 Tahun 2026 tentang Tata Cara Pengawasan Ketenagakerjaan. Karena itu, penerapan ketentuan administratif dan pengawasan harus mengacu pada aturan terbaru yang berlaku.

2. Jenis Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut yang Diatur

Dalam penerapan K3, pesawat angkat dan pesawat angkut memiliki fungsi yang berbeda.

Pesawat Angkat

Pesawat angkat merupakan peralatan yang digunakan untuk mengangkat, menurunkan, mengatur posisi, atau menahan benda dan muatan.

Beberapa contoh pesawat angkat antara lain:

• Overhead Crane, digunakan untuk mengangkat dan memindahkan material di area produksi.
• Mobile Crane, digunakan untuk mengangkat beban berat dalam pekerjaan konstruksi.
• Tower Crane, banyak digunakan dalam pembangunan gedung bertingkat.
• Hoist, digunakan untuk mengangkat dan menurunkan barang.
• Gantry Crane, digunakan untuk pemindahan material di area industri dan pelabuhan.

Pesawat Angkut

Pesawat angkut merupakan peralatan yang digunakan untuk memindahkan barang, muatan, atau orang secara horizontal, vertikal, maupun diagonal.

Contohnya meliputi:

• Forklift, untuk memindahkan barang menggunakan garpu pengangkat.
• Conveyor, untuk memindahkan material secara berkelanjutan.
• Truk pengangkut, untuk memindahkan material atau barang.
• Lift barang, untuk memindahkan muatan antarlantai.
• Excavator dan peralatan pemindah material tertentu sesuai klasifikasi regulasi.

Setiap jenis peralatan memiliki persyaratan teknis dan keselamatan yang perlu disesuaikan dengan fungsi, kapasitas, serta karakteristik penggunaannya.

3. Kewajiban Perusahaan dalam Penerapan K3 Pesawat Angkat Angkut

Perusahaan yang menggunakan pesawat angkat dan angkut memiliki tanggung jawab untuk memastikan seluruh peralatan memenuhi persyaratan keselamatan kerja.

Beberapa kewajiban yang perlu diperhatikan meliputi:

a. Memastikan Peralatan Memenuhi Persyaratan K3

Perusahaan harus memastikan peralatan yang digunakan memenuhi persyaratan teknis dan keselamatan sesuai ketentuan yang berlaku. Kapasitas angkat, kondisi konstruksi, sistem pengaman, dan komponen pendukung harus diperiksa secara berkala.

b. Menyediakan Operator yang Kompeten

Pengoperasian pesawat angkat dan angkut harus dilakukan oleh operator yang memiliki kualifikasi sesuai jenis dan kapasitas peralatan.

c. Melakukan Pemeriksaan dan Pengujian

Perusahaan harus memastikan peralatan menjalani pemeriksaan dan pengujian sesuai tahapan serta ketentuan peraturan perundang-undangan.

d. Melakukan Pemeliharaan dan Perawatan

Peralatan harus mendapatkan pemeliharaan secara rutin untuk mencegah kerusakan komponen yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja.

e. Menerapkan Prosedur Operasional yang Aman

Perusahaan perlu memiliki prosedur kerja yang mengatur pengoperasian, pengangkatan beban, pemindahan material, serta tindakan darurat apabila terjadi kondisi tidak aman.

4. Persyaratan Operator Pesawat Angkat dan Angkut

Operator memiliki peran penting dalam memastikan penggunaan peralatan berjalan aman. Kesalahan pengoperasian dapat menyebabkan kecelakaan serius, seperti muatan terjatuh, alat terguling, tabrakan, hingga kerusakan fasilitas perusahaan.

Berdasarkan ketentuan Permenaker Nomor 8 Tahun 2020, pengoperasian pesawat angkat dan angkut harus dilakukan oleh operator dengan kualifikasi yang sesuai jenis dan kapasitas peralatan.

Secara umum, perusahaan perlu memastikan operator:

1. Memenuhi persyaratan kompetensi sesuai jenis peralatan.
2. Memiliki Lisensi K3 sesuai ketentuan yang berlaku.
3. Memahami prosedur pengoperasian yang aman.
4. Mengetahui kapasitas maksimum peralatan.
5. Memahami potensi bahaya di lingkungan kerja.
6. Melakukan pemeriksaan sebelum mengoperasikan peralatan.

Selain operator, pekerjaan pengangkatan tertentu juga memerlukan dukungan juru ikat atau rigger yang memiliki kompetensi sesuai ketentuan.

5. Pemeriksaan dan Pengujian Pesawat Angkat Angkut

Pemeriksaan dan pengujian merupakan bagian penting dalam penerapan keselamatan kerja. Tujuannya adalah memastikan peralatan berada dalam kondisi aman dan layak digunakan.

Dalam ketentuan Permenaker Nomor 8 Tahun 2020, pemeriksaan dan pengujian mencakup beberapa tahapan, yaitu:

• Pemeriksaan dan pengujian pertama: dilakukan sesuai tahapan awal penggunaan atau persyaratan peralatan.
• Pemeriksaan dan pengujian berkala: dilakukan secara periodik untuk memastikan kondisi peralatan tetap memenuhi persyaratan keselamatan.
• Pemeriksaan dan pengujian khusus: dilakukan apabila terdapat kondisi tertentu yang memerlukan pemeriksaan tambahan.
• Pemeriksaan dan pengujian ulang: dilakukan sesuai kebutuhan dan ketentuan setelah ditemukan kondisi yang memerlukan tindak lanjut.

Objek pemeriksaan dapat meliputi konstruksi, sistem penggerak, rem, kait, tali kawat baja, sistem pengaman, serta komponen lain sesuai jenis peralatan.

Perlu diperhatikan bahwa ketentuan mengenai pihak yang berwenang melakukan pemeriksaan dan pengujian telah mengalami perubahan sebagian pada 2026. Perusahaan harus mengikuti ketentuan terbaru mengenai kewenangan pengawas dan tenaga pemeriksa.

6. Pentingnya Pelatihan dan Sertifikasi K3 Pesawat Angkat Angkut

Pelatihan dan sertifikasi K3 merupakan langkah penting untuk meningkatkan kompetensi tenaga kerja yang terlibat dalam pengoperasian pesawat angkat dan angkut.

Program pelatihan dapat membantu operator memahami prinsip keselamatan, teknik pengoperasian, identifikasi bahaya, pemeriksaan peralatan, hingga prosedur penanganan keadaan darurat.

Beberapa program pembinaan yang relevan antara lain:

• Pelatihan dan Sertifikasi Operator Forklift.
• Pelatihan dan Sertifikasi Operator Crane.
• Pelatihan dan Sertifikasi Operator Hoist.
• Pelatihan dan Sertifikasi Operator Pesawat Angkat dan Angkut sesuai jenis serta kualifikasinya.
• Pelatihan dan Sertifikasi Juru Ikat (Rigger).

Perusahaan sebaiknya memastikan program pelatihan dilaksanakan melalui penyelenggara yang memenuhi persyaratan dan mengikuti ketentuan Kementerian Ketenagakerjaan.

Dengan tenaga kerja yang kompeten, risiko kesalahan pengoperasian dapat dikurangi dan produktivitas perusahaan dapat ditingkatkan.

7. Risiko Jika Perusahaan Tidak Mematuhi Peraturan K3

Mengabaikan peraturan K3 pesawat angkat dan angkut dapat menimbulkan berbagai konsekuensi, baik dari sisi keselamatan maupun operasional perusahaan.

Beberapa risiko yang dapat terjadi antara lain:

1. Kecelakaan kerja akibat kegagalan peralatan.
2. Cedera serius atau kematian tenaga kerja.
3. Kerusakan mesin, material, dan fasilitas perusahaan.
4. Terhentinya kegiatan produksi atau operasional.
5. Permasalahan hukum akibat tidak terpenuhinya kewajiban K3.
6. Meningkatnya biaya perbaikan dan kompensasi kecelakaan kerja.

Oleh karena itu, kepatuhan terhadap peraturan bukan hanya untuk memenuhi kewajiban hukum, tetapi juga merupakan investasi perusahaan dalam menciptakan lingkungan kerja yang aman dan produktif.

8. Kesimpulan

Peraturan pesawat angkat angkut merupakan bagian penting dari penerapan keselamatan dan kesehatan kerja di lingkungan industri. Perusahaan wajib memastikan peralatan yang digunakan memenuhi persyaratan teknis, dioperasikan oleh tenaga kerja yang kompeten, serta mendapatkan pemeriksaan dan pengujian sesuai ketentuan yang berlaku.

Permenaker Nomor 8 Tahun 2020 menjadi salah satu pedoman teknis utama dalam penerapan K3 pesawat angkat dan pesawat angkut. Namun, perusahaan juga perlu memperhatikan perubahan regulasi terbaru, termasuk Permenaker Nomor 11 Tahun 2026.

Selain memenuhi aspek regulasi, perusahaan perlu meningkatkan kompetensi operator melalui pelatihan dan sertifikasi K3 yang sesuai dengan jenis peralatan.

Dengan penerapan K3 yang konsisten, perusahaan dapat meminimalkan risiko kecelakaan, menjaga kelangsungan operasional, serta menciptakan lingkungan kerja yang lebih aman dan produktif.

Tingkatkan kompetensi tenaga kerja perusahaan Anda melalui pelatihan dan sertifikasi K3 Pesawat Angkat dan Angkut bersama lembaga pelatihan yang memenuhi persyaratan.

Referensi :

1. Permenaker Nomor 8 Tahun 2020. JDIH Kementerian Ketenagakerjaan. Regulasi utama tentang K3 Pesawat Angkat dan Pesawat Angkut. Lihat peraturan resmi

2. Status regulasi Permenaker Nomor 8 Tahun 2020. Database Peraturan BPK RI. Informasi status peraturan dan pencabutan sebagian melalui regulasi tahun 2026. Lihat status peraturan

3. Permenaker Nomor 11 Tahun 2026. JDIH Kementerian Ketenagakerjaan. Mengatur tata cara pengawasan ketenagakerjaan dan perubahan sebagian ketentuan dalam regulasi K3 terkait. Lihat peraturan terbaru

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1970. JDIH Kementerian Ketenagakerjaan. Landasan hukum umum tentang Keselamatan Kerja di Indonesia. Lihat undang-undang